Profil – BPAD NTT

Organisasi

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Tugas Pokok

Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi

Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan aset daerah.
Pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendapatan dan aset daerah.
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendapatan dan aset daerah.
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan aset daerah.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

1. Unsur Pimpinan

Kepala Badan

Merumuskan program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang mencakup kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dana perimbangan, analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, serta pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset.

2. Unsur Penunjang Pimpinan

Sekretariat

Sekretaris merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi administrasi program, keuangan, kepegawaian, dan umum.
Sub Bagian Keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mengelola administrasi kepegawaian, perlengkapan, tata usaha, dan urusan rumah tangga kantor.

3. Unsur Pelaksana Teknis

Bidang

Bidang Pendapatan I mengelola PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok.
Bidang Pendapatan II mengelola retribusi daerah, kekayaan daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset mengelola analisa kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, penilaian, dan pencatatan aset daerah.
Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Aset mengelola pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, dan sengketa aset.

4. UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD BPAD tersebar di 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah, mengelola administrasi perpajakan daerah, serta melakukan verifikasi dan penagihan pajak.

Struktur UPTD terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penetapan dan Penagihan, serta Seksi Verifikasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Tenaga Profesional

Analis Perencana Ahli Muda.
Penilai Pemerintah Ahli Muda.
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
Analis Kebijakan Ahli Muda.

Riwayat Pimpinan

Kepala Dinas dari Tahun ke Tahun

Piet A Tallo - Kepala Dinas Penda Tk.I NTT (15-03-1974 s/d 12-09-1983)
Drs. Joachim Reo (1983-1988)
Alo Jong Joko (1988-1993)
Joachim Reo (1993-1999)
Drs. Gaspar Parang Ehok (1999-2002)
Drs. Alex Babies (2002-2007)
L O Wila Huky (2007-2008)
Plt. Welly Katipana (2008, masa transisi)
Frans Salem (2008-2010)
Emanuel Kara (2010-2014)
Obaldus Toda - Dispenda (2014-2017)
Hali Lanan Elias - BPPKAD (2017-2019)
Zet Libing - BPAD (2019-2021)
Alexon Lumba - BPAD (2022-2026)
Johny Ericson Ataupah, SP. MM - BPAD (2026-sekarang)

Sebaran Layanan

UPTD di NTT (Kabupaten/Kota)

No	UPTD
1	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang
2	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Kupang
3	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Timor Tengah Selatan
4	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Timor Tengah Utara
5	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Belu
6	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao
7	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Flores Timur
8	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Lembata
9	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sikka
10	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Ende
11	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Nagekeo
12	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Ngada
13	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur
14	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Manggarai Barat
15	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Manggarai
16	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sumba Timur
17	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sumba Tengah
18	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat
19	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat Daya
20	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Alor
21	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Malaka
22	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sabu Raijua